Pematangsiantar – Sebuah video yang menunjukkan seorang mahasiswa dipukul rajamahjong slot saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) TNI viral di media sosial. Kejadian ini diduga melibatkan seorang anggota DPRD Pematangsiantar, yang disebut-sebut melakukan pemukulan terhadap mahasiswa tersebut saat sedang diamankan oleh petugas Satpol PP.
Mahasiswa Dipukul Saat Diamankan
Aksi unjuk rasa menolak UU TNI ini berlangsung slot bonus 100 di depan kantor DPRD Pematangsiantar. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait penolakan terhadap revisi UU TNI yang dianggap kontroversial.
Namun, suasana menjadi ricuh ketika aparat Satpol PP berusaha membubarkan massa aksi. Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat seorang mahasiswa yang sedang diamankan justru mendapatkan pukulan dari seseorang yang diduga merupakan anggota DPRD setempat. Kejadian ini sontak memicu kemarahan publik dan memancing reaksi keras dari berbagai pihak.
Respons Publik dan Kecaman terhadap Aksi Kekerasan
Video pemukulan ini langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk Twitter dan Instagram. Banyak warganet mengecam tindakan yang dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapatnya secara damai.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat juga angkat bicara. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini serta meminta pertanggungjawaban dari pihak yang diduga terlibat.
“Kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ini mencederai demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujar salah satu aktivis HAM yang ikut menyoroti kejadian ini.
Klarifikasi dari DPRD dan Satpol PP
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Pematangsiantar terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam insiden ini. Namun, beberapa anggota DPRD lainnya menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi internal untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.
Sementara itu, pihak Satpol PP membantah bahwa mereka terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Mereka mengklaim hanya menjalankan tugas untuk mengamankan jalannya aksi dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar.
Desakan Investigasi dan Proses Hukum
Seiring dengan viralnya insiden ini, desakan agar aparat kepolisian turun tangan semakin menguat. Banyak pihak berharap agar kasus ini segera diusut secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum.
Masyarakat menilai bahwa kekerasan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Jika terbukti ada oknum yang melakukan pemukulan, maka mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati. Semua pihak, termasuk aparat dan pejabat publik, seharusnya menjadi contoh dalam menjaga demokrasi tanpa menggunakan kekerasan.